0
0
Beberapa negara mulai bereksperimen dengan blockchain dalam sistem pemilu. Dengan cara ini, setiap suara terekam dalam ledger publik yang sulit dimanipulasi.
Selain pemilu, blockchain juga diterapkan untuk sertifikat tanah, distribusi dana bantuan sosial, dan catatan pajak.
Namun, tantangan besar tetap ada. Infrastruktur digital di banyak negara berkembang belum memadai, sementara biaya penerapan blockchain skala nasional tidak murah.
Ada pula kekhawatiran bahwa pemerintah bisa salah memanfaatkan teknologi ini, bukan untuk transparansi, melainkan untuk pengawasan total.
Kesimpulannya, blockchain di pemerintahan bisa jadi revolusi besar jika digunakan dengan benar. Tapi jika hanya sekadar tren tanpa regulasi jelas, manfaatnya bisa hilang begitu saja.
